Perkuat Kompetensi Aparatur Berintegritas PPPK Angkatan 2025 Bawaslu Kota Balikpapan Mulai Ikuti Orientasi se-Kalimantan Timur

Balikpapan, 4 Agustus 2026 – Sejumlah Staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan 2025 Bawaslu Kota Balikpapan mengikuti hari pertama Orientasi PPPK Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas inisiasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bawaslu RI. Kegiatan orientasi berlangsung selama sepuluh hari, mulai 4 hingga 13 Agustus 2026.

Orientasi ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi aparatur yang bertujuan memperkuat kapasitas, profesionalisme, serta pemahaman peserta terhadap nilai-nilai dasar ASN, etika kelembagaan, dan peran strategis Bawaslu dalam mengawal demokrasi. Melalui kurikulum yang telah disusun secara sistematis, peserta memperoleh pembekalan mengenai nilai dan budaya kerja organisasi, tata kelola kelembagaan, hingga penguatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Wasanti Ketua Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan orientasi tersebut sebagai langkah strategis dalam membentuk aparatur yang profesional dan berintegritas.

“Orientasi ini merupakan bekal penting bagi PPPK Angkatan 2025 untuk memahami budaya kerja, nilai-nilai organisasi, serta tanggung jawab sebagai bagian dari Bawaslu. Kami mendukung penuh pelaksanaan orientasi ini karena akan memperkuat kapasitas SDM yang profesional, berintegritas, adaptif, dan siap memberikan kinerja terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan pemilu,” ujarnya.

Keikutsertaan Staf PPPK Angkatan 2025 Bawaslu Kota Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akuntabel, kompeten, serta mampu menjalankan tugas kelembagaan secara optimal sesuai prinsip profesionalisme dan integritas.

Melalui kegiatan orientasi ini, Bawaslu Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya dalam mengawal demokrasi.