Bawaslu Balikpapan Perkuat Sinergi Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2029 Berintegritas

Balikpapan – Bawaslu Kota Balikpapan memperkuat sinergi bersama stakeholder dan elemen masyarakat dalam mendorong pengawasan partisipatif guna mewujudkan Pemilu 2029 yang jujur, adil, dan berintegritas. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder bertema “Penguatan Sinergi Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2029 yang Berintegritas di Kota Balikpapan” yang digelar di Asta Coffee, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat peran berbagai elemen masyarakat dalam mengawal demokrasi, meningkatkan kesadaran politik, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Sinergi lintas organisasi dan lembaga dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi, termasuk praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Hari Darmanto, S.H., M.H., dalam pemaparannya menekankan pentingnya kesadaran politik masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi. Menurutnya, politik memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap proses politik yang berlangsung.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemilu, menurutnya, harus menjadi proses demokratis dalam menentukan kepemimpinan yang terbebas dari transaksi dan praktik manipulatif.

“Kesadaran politik menjadi hal penting dalam menjaga integritas demokrasi. Masyarakat perlu memahami bahwa Pemilu bukan sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah kehidupan bersama. Karena itu, diperlukan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan secara sehat dan berintegritas,” demikian inti pesan yang disampaikan Hari Darmanto dalam pemaparannya.

Selain pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, diskusi juga membahas evaluasi integritas Pemilu, peran akademisi dan kader organisasi dalam kehidupan demokrasi, serta pentingnya kolaborasi masyarakat dalam mencegah praktik politik uang.

Rendy Susiswo Ismail menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pemanfaatan kajian akademik sebagai rujukan untuk mendorong perbaikan regulasi. Sementara itu, Imam Ariwibowo mengulas sejarah pengawasan partisipatif, strategi penguatan demokrasi, serta perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik politik uang yang dapat dikemas dalam berbagai bentuk pemberian.

Dalam diskusi tersebut, Nurdin Ismail turut menyoroti tantangan kualitas demokrasi dan budaya pragmatisme di masyarakat. Ia menekankan perlunya tanggung jawab moral organisasi untuk membangun budaya yang lebih mengutamakan integritas daripada kepentingan material.

Sesi diskusi dan tanya jawab juga membahas batas kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan serta langkah konkret untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Bawaslu menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga didorong untuk memahami bentuk-bentuk dugaan pelanggaran Pemilu dan menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Agus Sudirman, S.E., M.E., turut menyampaikan pentingnya sinergi untuk mendorong optimalisasi keterwakilan perempuan di DPRD. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui kerja sama dengan dinas yang menangani perlindungan perempuan dan anak serta partai politik.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis, menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat melalui pelibatan berbagai forum dan stakeholder. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman publik mengenai pengawasan Pemilu dan mendorong masyarakat semakin aktif dalam mengawal proses demokrasi.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kota Balikpapan mendorong agar pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, kader organisasi, dan masyarakat luas.

Penguatan sinergi tersebut diharapkan menjadi bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029 yang berintegritas, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk menolak politik uang, menjaga keadilan, dan mengawal demokrasi secara bertanggung jawab.