Bawaslu Balikpapan Ajak Mahasiswa Universitas Mulia Perkuat Peran dalam Mengawal Demokrasi
|
BALIKPAPAN – Bawaslu Kota Balikpapan terus memperkuat pendidikan dan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda melalui kegiatan kuliah tamu di Fakultas Hukum Universitas Mulia Balikpapan, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Hamrin, hadir sebagai dosen tamu pada mata kuliah Hukum Adat dengan membawakan materi bertajuk “Pemilu dan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Adat”.
Dalam pemaparannya, Hamrin mengajak mahasiswa untuk memahami bahwa demokrasi dan Pemilu tidak hanya berkaitan dengan proses pergantian kepemimpinan melalui mekanisme elektoral, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keberagaman sistem hukum, termasuk hukum negara dan hukum adat. Keduanya memiliki ruang interaksi dalam kehidupan demokrasi. Nilai musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia juga merupakan salah satu akar demokrasi yang perlu terus dijaga dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hamrin menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change atau agen perubahan. Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa memiliki idealisme, energi, pemikiran kritis, serta akses terhadap pengetahuan yang dapat menjadi kekuatan dalam mendorong perubahan sosial dan politik ke arah yang lebih baik.
“Mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, harus memiliki kepekaan terhadap perkembangan demokrasi. Pemimpin yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali memperoleh mandat dari rakyat. Namun, proses demokrasi tidak berhenti setelah pemilihan selesai. Masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki peran untuk terus mengawal kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang menyimpang, serta memastikan kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat,” ungkap Hamrin.
Lebih lanjut, Hamrin mendorong mahasiswa untuk mengambil bagian sebagai pengawas partisipatif dengan turut memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Menurutnya, pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa.
Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pemahaman terhadap sistem demokrasi, menolak praktik politik uang, menghindari ujaran kebencian dan isu SARA, serta bijak dalam menggunakan perangkat digital dan media sosial. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap politik maupun memilih golput.
Dalam kaitannya dengan materi Hukum Adat, Hamrin turut mengulas sejumlah praktik demokrasi yang berkembang di masyarakat hukum adat, di antaranya sistem noken di Papua, kelembagaan Nagari di Minangkabau, serta Desa Pakraman di Bali. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki dinamika yang beragam dan perlu dipahami dengan tetap memperhatikan ketentuan konstitusi serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia juga menyoroti bagaimana kearifan lokal, seperti Sasi dan sumpah adat, dapat menjadi instrumen sosial dalam mencegah praktik politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat memiliki potensi untuk memperkuat integritas demokrasi dan membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga proses Pemilu yang bersih.
Melalui kegiatan kuliah tamu ini, Bawaslu Kota Balikpapan berharap mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi dari sisi teori dan regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam membangun budaya politik yang kritis, partisipatif, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.