; charset=UTF-8"> Waspada Politik Uang Pilkada Balikpapan 2020 ! - Bawaslu Kota Balikpapan fungsi

Waspada Politik Uang Pilkada Balikpapan 2020 !

Bawaslu Kota Balikpapan – Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan Wamustofa menilai politik uang ibarat angin, bisa dirasakan tapi sulit sekali dilihat bentuknya. Sebab, kata dia, ada beberapa dugaan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presidan (Pilpres) lalu di Balikpapan yang sulit dibuktikan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut (politik uang-Red) adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi setiap tahapan Pilkada, “jarang sekali masyarakat yang melaporkan jika mereka melihat praktik politik uang, bisa jadi mereka ketakutan dan tidak mau berurusan dengan hukum atau bisa juga mereka menikmati karena menerima keuntungan,” ujar pria yang akrab disapa Topan ini.

“Hal itu membuat kami perlu bekerja lebih keras lagi untuk dapat mengungkap praktik politik uang pada penyelengggaraan Pilkada di Kota Balikpapan,” aku dia.

Adapun arsip divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Balikpapan adalah laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu sebanyak 3 kasus : dugaan penggelembungan suara, kotak suara tidak tersegel dan Panitia Pemilihan Kecamatan tidak membuat berita acara, temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu 4 kasus : dugaan kampanye di tempat ibadah, dugaan caleg menjanjikan asuransi, dugaan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, dan dugaan kampanye yang mengikutsertakan Bupati tanpa cuti kerja di hari kampanye, laporan dugaan pelanggaran kode etik 1 kasus, yakni : penyenggara pemilu tidak memberikan salinan C1 kepada pelapor, temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 1 kasus : kehadiran ASN dalam acara kampanye, dan temuan dugaan pelanggaran kode etik 1 kasus : dugaan pelanggaran proses pemungutan suara di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam).

“Tidak ada dugaan praktik politik uang baik berupa laporan maupun temuan, dugaan yang ada hanya berupa rumor dan setelah ditelusuri tidak dapat dibuktikan,” tutupnya.

Demikian halnya pandangan anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menilai, politik uang masih menjadi tren pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Pasalnya, masih ada celah hukum dalam menindak pelaku politik uang. 

“Kita berkaca pada penyelenggaraan pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018 belum ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku politik uang,” ujarnya dalam menanggapi pertanyaan oleh partisipasi terkait politik uang pada diskusi berjudul: Tantangan Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah di Tengah Pandemi Covid-19, Rabu (29/4/2020). 

Lebih lanjut Dewi menjelaskan, ada tiga hal yang menghambat proses penegakan hukum dalam menindak politik uang. Pertama, faktor substansi hukum. Menurutnya, para pelaku politik uang harus memenuhi unsur terstruktur, masif, dan sistematis (TSM). Ketiga unsur tersebut menjadi hal krusial dalam penanganan politik uang tercantum dalam Undang-Undang (UU) 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

“Terhadap persoalan yang sudah kita laksanakan sebelumnya apabila pelaku hanya memenuhi salah satu unsur TSM, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan kelanjutan dan pemberian sanksi, “ujarnya 

Kedua, faktor struktur hukum. Dewi menegaskan, penyelesaian politik uang tidak bisa diselesaikan oleh sepihak, namun harus melibatkan tiga institusi yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

“Sepanjang belum bisa dibuktikan seperti alat bukti, kemudian ada saksi yang memberikan keterangan kejadian peristiwa dan juga harus ada dukungan kesamaan hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan,” aku dia.

Hal ketiga, budaya hukum. Dewi berpandangan, untuk memahami adanya kesadaran tentang politik uang harus dilandasi dengan kesadaran bersama. Peran pasangan calon dan masyarakat baginya harus mengubah pola pikir yang akan berdampak kepada budaya sosial. 

“Baik pasangan calon maupun masyarakat harus mengubah cara pandang. Bukan hanya sekadar memberikan saja namun mengubah pola pikir yang nanti akan berdampak permisif”, ujarnya

Dewi menambahkan, untuk mencegah terjadinya praktik politik uang bisa dilakukan melalui dua tahap yaitu, pendidikan formal dan non formal. Dirinya mencontohkan pendidikan formal misalnya harus ada program dan peran partai politik guna memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sementara pendidikan non formal yaitu program pendidikan yang dilakukan oleh penyelenggara yang kini dilakukan secara berjenjang melibatkan institusi pendidikan. 

“Ada maupun tidak ada pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terus melakukan kegiatan secara menerus melibatkan pihak sekolah, perguruan tinggi, dan mahasiswa untuk terus mensosialisasikan bahaya politik uang,” imbuhnya.

Dewi berharap, praktik politik uang pada penyelenggaraan pilkada mendatang dapat diminimalisir. Baginya, bahaya politik uang berimplikasi kepada siapa pun yang melakukan praktik kotor tersebut. “Politik uang adalah kejahatan besar dalam proses berdemokrasi,” tutupnya.*)

Penulis : Farida Asmauanna

Develop by ANKEALcode