Menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

By Humas 14 Sep 2021, 13:18:15 WIB Artikel
Menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Keterangan Gambar : Agustan, S.Pd.I Ketua Bawaslu Kota Balikpapan


Oleh : Agustan, S.Pd.I

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan

 

Baca Lainnya :

Pelaksanaan Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi Pemilu serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Wakilnya yang lazim disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan umum dalam hal ini untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di Negara kita diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilu juga sebagai wadah sarana dalam menyalurkan hak konstitusional dalam bentuk aspirasi warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan kodifikasi terhadap UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu setiap warga negara indonesia yang telah genap berusia 17 tahun dan lain-lain sebagainya, walaupun Agamanya apapun juga semuanya tetap sama hanya memiliki satu suara. Suara tersebut tidak bisa diwakili satu orang memiliki suara lebih dari satu suara. Bila ada yang mencoblos menyalurkan suaranya dua kali saat pemilu maka ini merupakan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 533 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.”

Pada Pemilu tahun 2019 yang lalu yang telah sukses kita laksanakan walaupun masih meninggalkan sedikit pekerjaan rumah yang tentu harus kita benahi bersama dalam pemilu yang akan datang ditahun 2024, dimana kita punya pengalaman yang sebelumnya belum pernah kita lakukan dikarenakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan menggabungkan antara pemilihan umum Legislatif dan pemilu Presiden sehingga pemilih di TPS menyalurkan hak suaranya dengan lima lembar surat suara, yakni surat suara Pilpres, Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kelima surat suara itu harus dicoblos oleh pemilih. Tentu bukan perkara gampang adanya lima surat suara itu, terlebih lagi masalahnya adalah bagi orangtua yang sudah lanjut usia ditambah lagi penyandang disabilitas, yang mana kemudian waktu pencoblosan memakan waktu cukup lama sementara aturan tetap membatasi bahwa waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00, Belum lagi proses penghitungan surat suara yang memakan waktu sampai dini hari karena amanat Undang undang menyebutkan bahwa pemungutan dan penghitungan pada hari yang sama walaupun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu perpanjangan selama 12 jam. Tentu berakibat banyaknya diantara penyelenggara di tingkat Adhoc KPPS, Pengawas TPS bahkan pihak kepolisian yang sakit bahkan meninggal dunia karena diakibatkan kelelahan. Faktor usia, kesulitan kesulitan kerumitan dalam mengisi formulir yang ada C1 sampai dengan C7 ditambah lagi dengan salinan rangkap yang juga wajib diberikan kepada saksi yang hadir di TPS dan faktor psikologis serta dimana kondisi badan yang kurang fit karena sebelum hari pungut hitung petugas disibukkan dengan proses distribusi logistik dan pembuatan TPS juga berkontribusi menjadi salah satu penyebab tumbangnya para petugas dilapangan.

Untuk melaksanakan pesta demokrasi disertai hiruk pikuknya yang merupakan hajatan besar bangsa ini tentu bukanlah perkara ringan dan semudah membalikkan tangan. sebagai negara paling demokratis dan menjadi barometer negara lain didunia , tentu memiliki banyak problematika permasalahan yang dihadapi,

Belum terbayang ketika Sebelumnya ada kesepakatan keserentakan pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama, sejumlah aktivis pemerhati demokrasi, termasuk didalamnya penyelengara pemilu berkeinginan pemilu dan pilkada itu terpisah. pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2022 dan pemilu tahun 2024. Yang mana tujuannya agar beban kerja bisa diminimalisir yang mana tahapan hingga evaluasi tidak terlalu menumpuk dan saling beririsan. Sehingga pada realitasnya akhirnya pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kemendagri, penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) dan DPR melalui komisi II telah mengambil kesimpulan dalam kesepakatan melalui rapa dengar pendapat beberapa waktu silam bahwa pelaksanaan waktu pencoblosan pemilu pada tanggal 21 Februari 2024 dan pilkada pada 27 November 2024 (UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah pasal 201 secara explisit memang menyebutkan bulan November). Hanya saja pemilu yang kemudian dimajukan dibulan Februari.

Dengan kesepakatan bersama pemangku kepentingan steakholder tersebut maka penyelenggara pemilu sebagai garda terdepan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan harus siap dan mampu menyelenggarakan hajatan demokrasi tersebut sedari mungkin persiapan-persiapan sudah harus dilaksanakan walaupun pada kenyataanya belum bisa dipastikan kapan wabah covid-19 berakhir, namun satu hal yang menjadi pertimbangan bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 juga berhasil dilaksanakan ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi secara signifikan. Bentuk konkrit terhadap persiapan tersebut adalah upaya yang akan dilakukan, misalnya penyederhanaan surat suara juga teknologi informasi saat penghitungan atau elektronik rekapitulasi/E-rekap, untuk kemudian diatur dalam regulasinya  sehingga menjadi perhatian semua pihak.

Rekrutmen SDM berdasarkan pengalaman 2019 di tingkat Adhoc persoalan usia minimal dan maksimal juga pendidikan sepanjang pengalaman sudah pernah menjadi penyelenggara, batasan 2 periode yang sama.  Hal-hal seperti ini perlu disederhanakan dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), mengingat pengalaman pilkada tahun 2020 yang juga dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2020 penundaan pilkada ditengah wabah Covid-19. yang selanjutnya diatur lebih rinci lagi di Peraturan KPU dan Perbawaslu cara ini yang paling ampuh potong kompas mengingat UU pemilu dan UU pilkada tidak mengalami perubahan dan tidak masuk dalam daftar proglenas rancangan RUU di DPR.

Selanjutnya adalah yang menjadi krusial juga terkait dengan masa kerja Anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Pada pemilu 2019, beberapa KPU daerah menjabat atau dilantik hanya beberapa bulan sebelum pencoblosan. Bahkan ada yang hanya hitungan minggu jelang hari H. Tentu ini sangat mempengaruhi daripada konsentrasi penyelenggara disatu sini harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi yang ada dan tentu kurang efektif. Menyikapi persoalan tersebut maka ada usulan atau wacana untuk memperpanjang masa kerja anggota KPU dan Bawaslu di daerah, namun lagi-lagi ini baru sebatas wacana usulan dan belum final. Apakah hal ini menjadi perhatian pemerintah atau tidak? Ya kita tentu berharap ada jalan keluarnya dikompromikan, lihat saja perkembangan beberapa waktu ke depan.

Pemilu 2019 dan pilkada 2020 tentu jauh berbeda kondisinya baik dari segi logistik, kerumitan, tahapan dan lainnya dibandingkan nanti dengan pemilu 2024. Proses pilkada 2020 berjalan dengan lancar di tengah pandemi meski sebelumnya sempat dikhawatirkan. Kemudahan lainnya adalah di pilkada 2020 surat suara yang tidak banyak yaitu hanya satu surat suara saja. Sehingga tidak banyak insiden bagi penyelenggara. Tetapi sekali lagi pemilu 2024 yang tetap dengan lima surat suara jenjang pemilihan dan dilanjutkan dengan dua surat suara jenjang pemilihan kepala daerah, memiliki kerumitan tersendiri.

Persoalan anggaran juga sangat penting. Pemerintah pusat maupun daerah dan semua pihak harus memahami bahwa biaya demokasi untuk menghasilkan pemimpin itu sangat mahal. Tetapi bila pemilu tanpa biaya juga tidak akan berjalan dengan baik. Tentu pencermatan anggaran untuk penghematan sangat dibutuhkan, namun sekali lagi tidak menghambat semua proses tahapan. Jadi semua pihak harus memahaminya.

Dari segi SDM Penyelenggara beserta jajaran di bawahnya sudah terbiasa merekrut petugas Adhoc. Pasukan ini yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang haruslah yang memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu yang baik. Saat ini honor bagi petugas Adhoc sudah dinaikkan sehingga diharapkan akan menunjang kinerja mereka.

Menghadapi semua persoalan tersebut, tentu penyelenggara pemilu sudah siap dengan segala risiko yang ada. Paling tidak menyiapkan payung hukum agar proses tahapan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan dengan lancar dan aman, yang ujung-ujungnya hak warga negara tidak terabaikan dalam menyalurkan suaranya. Ini inti dari demokrasi menjamin hak konstitusional warga terjaga.

KPU dan Bawaslu memiliki jam terbang dan pengalaman yang cukup mumpuni. Setiap gelaran pesta demokrasi hajatan besar selalu ada evaluasi koreksi untuk peningkatan subtansi demokrasi. Tentu keberhasilan hajatan besar ini tidak hanya diperankan oleh semata-mata penyelenggara pemilu, tetapi semua pihak saling rangkul baik individu dan kelompok TNI, Polri, Media Massa, Pemerintah, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Partai Poltik, Perguruan Tinggi, Sekolah, dan lainnya. Semua harus kompak solid dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan 2024 yang akan datang. Saling bersinergi bahu memabahu, saling menguatkan bukan saling melemahkan dan menyudutkan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Keterlibatan semua pihak dengan niat yang tulus ikhlas guna mensukses pemilu dan pemilihan 2024 memjadi harapan dan keiinginan kita bersama. Aamiin yra




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment