Laporan Dugaan Pelanggaran Dari Pasangan Calon WALIKOTA & Wakil WALIKOTA Balikpapan RAHMAD – TOHAR

By Admin 28 Sep 2020, 19:01:54 WIB PILKADA
Laporan Dugaan Pelanggaran Dari Pasangan Calon WALIKOTA & Wakil WALIKOTA Balikpapan RAHMAD – TOHAR

BawasluKotaBalikpapan – Bawaslu Kota Balikpapan mendapatkan Laporan dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad – Tohari melalui Kuasa Hukumnya Kantor Advokat Agus Amri dan Affiliates di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan pada hari Senin (28/09/2020).

Kuasa Hukum Pelapor Agus Amri melaporkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu yang di lakukan Oleh Sekelompok Orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pendukung Kotak/Kolom Kosong dengan membentagkan spanduk serta membagikan selebaran/flyer yang secara terang terangan melakukan kampanye untuk mengarahkan pilihan pada Pilkada Kota Balikpapan pada kotak/kolom kosong yang di lakukan pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Lapangan Merdeka Kota Balikpapan.

Yang mana dalam Selebran/flayer tersebut bertuliskan “Mencoblos Kotak / Kolom Kosong Berarti Anda Telah Menyelamatkan Demokrasi Kota Balikpapan” Dan; “Pemilih Cerdas Ambil Duitnya Jangan Pilih #ItuSudah Pilkada Balikpapan Pilih Kotak Kosong.

Baca Lainnya :

Agus Amri Menjelaskan “ bahwa dalam kata – kata tersebut jelas bernada provokatif seolah – olah Terlapor menyatakan bahwa mencoblos Calon Tunggal akan membuat Demokrasi Kota Balikpapan dalam bahaya, dan juga seolah – olah Pelapor melakukan politik uang (money politics) adalah fitnah yang tidak dapat Terlapor buktikan kebenarannya selain semata-mata menyebarkan kebohongan untuk membangun kebencian di tengah-tengah Masyarakat Pemilih Kota Balikpapan sebagai suatu perbuatan yang justru merusak demokrasi”.

Mengingat batas waktu penyelesaian aduan atau perkara sesuai Undang-undang Pilkada hanya maksimal 5 hari. Berbeda dengan Undang-undang Pemilu 14 hari Bawaslu Kota Balikpapan harus cepat memproses laporan tersebut,

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan menerangkan “Kalau di UU Pemilu memang waktunya cukup lama 7 hari, dalam hal 7 hari masih dibutuhkan lagi keterangan maka ditambah lagi 7 hari, jadi 7 +7 jadi ada 14 hari kerja terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran, ” 

“Dan itu pun juga hari kerja. UU Pilkada ini luar biasa sekali, waktu sangat singkat sekali kami hanya diberikan waktu 3 hari plus 2hari , paling lama 5 hari sudah harus ada hasilnya Jadi nanti kita tunggu hasilnya 5 hari kedepan.” sambung Agustan.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment