Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan: Dedi Irawan, Anggota Bawaslu Kota Balikpapan dan kepala sekretariat menghadiri Rapat Konsolidasi Rencana Kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2022, Rabu (19/1/2022)

Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual oleh divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yang diikuti oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Kepala Sekretariat dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota

Hari Dermanto, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dalam rapat ini menegaskan "saat tahapan itu terjedah, kita mau ngapain? jangan kita kehilangan gagasan, tumpul dalam berpikir. Jadi, konsolidasi ini penting untuk kita sama sama susun program kerja” ujarnya dalam sambutan pembukaan  kegiatan

Baca Lainnya :

• Bawaslu Kaltim meraih penghargaan sebagai pengembangan informasi terbaik dari Bawaslu RI0
• Bawaslu Sebagai Presidensi GNEJ, Indonesia Bisa Menjadi Rujukan Negara Lain Untuk Belajar Demokrasi0
• Pendaftaran Debat Penegakan Hukum Pemilu Segera Dibuka, Dewi Harap Ada Wakil dari Setiap Perguruan T0
• Simbol Kerjasama Antar Lembaga, Bawaslu Terima Satu Unit Ambulans Dari BNI0
• Terima Audiensi dari KND, Bawaslu Komitmen Wujudkan Pemilu Ramah Disabilitas0

Untuk diketahui bahwa Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun timeline program kerja untuk tahun 2022. Terdapat dua sasaran utama akan dilaksanakan tahun ini,  yaitu peningkatan kapasitas majelis mediasi dan adjudikasi serta peningkatan kapasitas panitia, simulasi penerimaan permohonan, tatacara mediasi dan adjudikasi.

Hari menjelaskan bahwa "Outcome kita adalah memimpikan majelis sengketa proses pemilu dan pemilihan yang profesional. Output-nya majelis memahami manajemen perkara, mampu menggali fakta dalam persidangan, mampu membuat pertimbangan hukum, mampu memimpin mediasi dan adjudikasi, memiliki sikap imparsial", ujarnya

Lebih lanjut Hari menerangkan "Indikatornya adalah Majelis mampu menjelaskan tentang tahapan sengketa proses pemilu dan pemilihan dan pemberkasan, dapat membedakan alat bukti, alat bukti yang sah, barang bukti dan keterangan yang bersifat opini. Melakukan silogisme terhadap dalil, fakta dan sumber hukum. Dapat mengarahkan para pihak dalam proses mediasi dan adjudikasi kepada para pihak. Dan memberi kesempatan yang sama, menjunjung tinggi harkat dan martabat para pihak, saksi dan ahli", tutupnya

Besar harapan rencana program kerja ini, dapat menghasilkan outcome yang dimimpikan, Bawaslu Provinsi Kaltim bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Kota  melaksanakan langkah yang sama menjalankan output dan indikator yang telah disusun tersebut mulai bulan Januari s.d. Desember 2020. Sehingga outcome-nya bisa menghasilkan Majelis yang profesional dan panitia yang profesional dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.*/ddy

Penulis : Dedi Irawan.