Balikpapan - Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan ke-1 tahun 2022 yang diwakili oleh Dedi Irawan selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Ahmadi Azis selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal. Yang berlangsung di Ruang Aula Kantor KPU Kota Balikpapan (Kamis, 31/03/2022)

Selain dihadiri oleh Bawaslu Kota Balikpapan, Rapat yang dipimpin oleh Noor Thoha selaku Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, juga dihadiri beberapa instansi pemerintahan diantaranya Kodim 0905, Polresta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Lembaga Permasyarakatan (Lapas), Dinas Pendidikan, Dinas Pemakaman dan Kecamatan/Kelurahan Se-Kota Balikpapan serta instansi lainnya yang terkait.

Ketua KPU Kota Balikpapan mengatakan bahwa Pemutakhiran DPB ini akan dilakukan per triwulan yakni 3 bulan sekali, yang bertujuan untuk memperbaharui Data berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan.

Baca Lainnya :

• Bawaslu Susun Perbawaslu Terkait Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu0
• Abhan: Puslitbangdiklat Harus Bisa Terjemahkan Empat Tusi Bawaslu0
• Sesi kedua Penandatanganan MoU Bawaslu Kota Balikpapan dengan organisasi kepemudaan0
• Rapat Internal terkait Hasil Pengawasan dan Analisis DPB0
• Bawaslu Kaji Kebutuhan Model Kompetensi dan Skema Pelatihan Pengawas Pemilu0

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 14 huruf (1) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini disampaikan oleh Anggota KPU Kota Balikpapan, Yan Fauzi Wardana, pada pemaparan materi yang berlangsung.

Selain itu, komisioner yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi juga menyampaikan peran masing-masing pihak terkait dalam forum koordinasi,  serta mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor PDPB yakni untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih dari instansi terkait ataupun masyarakat.

"Bahwa semua data dan masukan yang diterima KPU jika diperlukan, akan diberikan ke Disdukcapil untuk dipadankan dengan data pemilih berkelanjutan yang akan digunakan pada pemilihan tahun 2024", ujar Yan sapaan akrabnya.

Pada kesempatan yang sama, Syahrul Karim selaku anggota KPU Kota Balikpapan yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan mensosialisasikan aplikasi yang dibuat oleh KPU yakni Peduli Hakmu Mobile versi android yang digunakan untuk mengecek status data pemilih dan update perkembangan data.

Disisi lain, Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan mengatakan data By name by address sulit untuk disebarluaskan sehingga Divisi Pengawasan melakukan analisis berupa angka.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil Kota Balikpapan, Ahmadi mengatakan masih ada data yang belum dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan.

"Sebelumnya kami sudah koordinasikan dengan Disdukcapil, namun masih ada data yang mungkin belum dilakukan update oleh rekan-rekan KPU", ujarnya.

Menurut Ahmadi, banyak selisih dari data yang didapatkan dari Disdukcapil dengan Data Hasil Pemutakhiran DPB terakhir triwulan kedua tahun 2021 seperti data pindah, datang dan lainnya.

Koordinator yang membidangi Divisi Pengawasan dan Hubal mengharapkan, agar kedepannya selisih data tersebut tidak terlalu jauh.

Yan Fauzi. Yang juga mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Barat menjelaskan kembali bagaimana data yang didapatkan KPU Kota Balikpapan."Bahwa data yang didapatkan KPU adalah hanya data dari dinas pemakaman dan dinas pendidikan, karena pada saat itu PKPU 6 belum ada yang mengatur keterlibatan dari kelurahan dan kecamatan"

Yan juga menambahkan, "tidak ada data pindah dan keluar/masuk, karena kami tidak mendapatkan akses untuk data yang dimaksud", tambahnya.*/icl

Penulis : Rizal