; charset=UTF-8"> BAWASLU RILIS IKP TERBARU - Bawaslu Kota Balikpapan fungsi

BAWASLU RILIS IKP TERBARU

Bawaslu Balikpapan. Muhammad Afifuddin anggota Bawaslu RI memaparkan update kerawanan yang sebelumnya talah dirilis bulan februari sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia ini adalah bagian dari Bawaslu untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap potensi kerawanan  kita menyebutnya sebagai update bagaimana megetahui pandemi ini mempengaruhi potensi kerawanan-kerawanan baru yang mungkin muncul. “konteksnya adalah untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi sebagaimana kewenangan Bawaslu untuk memetakan kerawanan sekaligus mengantidipasi selain fungsi pengawasan dan penindankan” ucapnya. Pada louncing update IKP Pilkada 2020 di Kantor Bawaslu RI (23/06/2020).

Selain Afifuddin dalam kegiatan tersebut hadir pula Ketua dan Anggota Bawaslu RI lainnya Abhan, Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmad Bagja , Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnafian dan instansi terkait serta Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota melalui daring.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Kota saat menyaksikan Lounching IKP terbaru Pilkada 2020 melalui aplikasi zoom meeting.

Lanjut Afifuddin menyampaikan definisi dan tujuan yakni “segala hal yang mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang Demokratis, alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karasteristik, dan kategori kerawanan, dan alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini serta pemetaan kerawanan saat terajdinya pandemic Covid-19 atau bencana non alam”.

Kemudian dimensi yang diukur pada IKP Pilkada 2020 adalah konteks sosial politik, konteks yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi “ pada intinya adalah bagaimana kita memetakan kerawanan-kerawanan dimunculkan pada pasca terjadinya pandemi ini kalau kerawanan pilkada tanpa pandemi kita sudah petakan nah ini bagian dari updatenya saja” kata afifuddin

Afifuddin juga menegaskan bahwa untuk IKP kali ini Bawaslu hanya memetakan kerawanan di dua tahapan yakni pencalonan dan pemuktahiran daftar pemilih. “dimana pada tahapan ini paling dekat yang disitu  membutuhkan jumlah fisik antara petugas dengan pemilih”.

Ketua Bawaslu RI juga menyampaikan bahwa pilkada kali ini  bukan hal ringan bagi penyelenggara. “Namun bukan berarti tidak bisa dilaksanakan tetapi sikap optimisme kita bersama hal itu bisa kita laksanakan demi suksesnya Pilkada 2020”. Dasar dilanjutkannya pilkada 2020 setelah dilakukan penundaan beberapa waktu yang lalu adalah dibutuhkannya perangkat hukum yang menjadi dasar untuk dimulainya kembali pilkada dengan menerbitkan perpu yang tertuang pada UU No. 2 Tahun 2020.

Jenis dimensi IKP yang menjadi kerawan tertinggi diambil sebanyak sepuluh Kabupaten Kota dengan membagi beberapa dimensi dan menjadi penilain utama oleh Bawaslu RI ialah Konteks Sosial, Konteks Politik, Konteks Infrastruktur Daerah, dan Konteks Pandemi. Melihat dari beberapa indikator penilain bahwa untuk Pilkada Kota Balikpapan pada posisi kerawanan rendah namun pada Konteks Pandemi  untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi tertinggi walapun secara nasional Kota Balikpapan masih dikategorikan rendah pada konteks tersebut.

Dari IKP ini mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaram pada pilkada tahun 2020 yakni : Memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran dan pemilih; Koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemic covid-19 di masing-masing daerah; Memastikan dukungan anggaran penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020; Menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan covid-19; Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu.

Penulis : Ahmadi

Develop by ANKEALcode