; charset=UTF-8"> Ambar Trisna Putra fungsi

Author: Ambar Trisna Putra

Bawaslu Menciptakan Lembaga Publik yang Informatif

Balikpapan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan mengikuti kegiatan Rakor Bidang Kehumasan Dalam Rangka Menciptakan Lembaga Publik yang Informatif yang diadakan oleh Bawaslu Profinsi Kalimantan Timur yang diadakan di ruang rapat Kantor Bawaslu Kota Provinsi Kalimantan Timur (07 s.d 09 Juli 2020).

Kegiatan ini bertujuan dalam rangka evaluasi masing-masing kerja kehumasan pada lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menciptakan lembaga publik yang informatif.

Humas Bawaslu Kabupaten/Kota harus menyampaikan informasi secara menditail dan Humas Bawaslu harus memperhatikan soal regulasi-regulasi pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang diberitakan pada website di luar lembaga Bawaslu “Seperti Surat Edaran dan Peraturan Perundangan, jangan sampai yang dimuat dalam berita media yang bersangkutan dan kemudian dibaca oleh masyarakat justru menjadi salah tafsir. Kehumasan Bawaslu bertugas menangkis.

Terkait pengelolaan PPID “Pentingnya penyelarasan untuk sub menu website Bawaslu ataupun website PPID dan staf yang bertindak mengelola website juga diharap mencari referensi-referensi untuk improvisasi. Muhammad Khaidir S.H (Ketua Komisi Informasi) sebagai Narasumber mengatakan Demi mewujudkan standar informasi Publik yang Informatif harus berlandaskan dasar Hukum namun harus tetap memenuhi kriteria kelembagaan,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan,Peraturan Komisi Informasi Nomor  1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP),Peraturan Komisi Informasi Nomor  1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Ada beberapa informasi yang wajib diumumkan secara berkala diantaranya informasi terkait badan publik ( profil, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dll), . Disediakannya, diumumkan, dan diperbarui secara berkala 6 bulan sekali. Disediakan dan diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan media relevan (leatflet, brosur, dll) menurut Pasal 9 UU KIP jo Pasal 11 PerKI 1/2010.

Informasi yang wajib tersedia setia saat : seluruh informasi yang dikuasai badan public, informasi lengkap/utuh, diberikan jika diminta, diberikan seketika ada permintaan, dapat diumumkan secara pro-aktif, dapat disengketakan menurut Pasal 11 UU KIP jo Pasal 13 PerKI 1/2010.

Informasi yang wajib disediakan berdasarkan permintaan: seluruh informasi yang dikuasai badan publik, diberikan jika diminta, dapat disengketakan menurut Pasal 52 UU KIP.

Dr.Rosmini (Dosen Hukum Unmul) mengisi tema Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik.

Penulis : Risky

Editor/fotografi : Ambar

Optimalisai Peran dan Fungsi Kehumasan Bawaslu Tahun 2020

Bawaslu Kota Balikpapan –  Untuk mendukung tugas-tugas pengawasan pemilu agar apa yang telah dilakukan pengawas pemilu bisa tersampaikan kepada masyarakat, dan peran Bawaslu ke depan sebagai sumber keilmuan dan data informasi (center of knowledge) Pemilu dan juga dalam rangka evaluasi dan pengelolaan kehumasan di lingkungan Bawaslu , khususnya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur maka dengam itu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakn Rapat Daring (menggunakn Aplikasi Zoom) dengan Tema “ Optimalisai Peran dan Fungsi Kehumasan Bawaslu Tahun 2020”.

Rapat Daring ini di hadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Koordinator Divisi Humas Muh. Ramli, M.Si, Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi Humas Athanasius Andri Purwanta, S.Sos, Kepala Sub bagian Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Anggota Bawaslu Kab/Kota Koordinator Divisi Humas beserta Staff Humas Se-Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai Narasumber kegiatan ini Sulasto selaku Tenaga Ahli Humas Bawaslu menjelaskan bagai mana  membangun Humas Bawaslu yang responsif, akses dan Informatif, sulasto juga mengharapkan Humas Bawaslu harus mampu menyerap aspirasi masyarakat, melayani Informasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu “ Salah Satu tugas terpenting Humas adalah menjalin komunikasi, dalam komunikasi modern, tidak seharusnya hanya di interpretasikan dengan pengertian sebagai self- praise (memuji diri sendiri) atau yang sering dikenal sebagai pencitraan.akan tetapi sebaliknya, diinterpresikan sebagai pertukaran gagasa, konsep dan ide” ujarnya.

Hengky Pramono Kabang Humas dan Al Bawaslu menambahkan Revitalisasi peran dan fungsi Humas Bawaslu adalah Melakukan perombakan pola dan tradisi lama sehingga Humas Bawaslu dapat beralih ke pola dan tradisi baru dengan terus berupaya menyampaikan informasi secara cepat dan tepat sehingga kebutuhan informasi dapat diakses oleh masyarakat. hengky menambahkan Humas Bawaslu pun harus dapat luwes dan pandai membidik sasaran publik berdasarkan geografis, demografis, sosiografis, psikologis, dan teknografis.

Sedangkan Ahmad Ali Imron selaku Kasubbang Bawaslu  Humas Bawaslu RI menambah juga bahwa peran dan fungsi kehumasan Bawaslu adalah meningkatkan komunikasi/koordinasi antar divisi untuk mengupdate data dan informasi dan selalu meningkatkan kemampuan jurnalistik, teknologi informasi dan komunikasi dan wawasan kepemiluan dan juga harus memanfaatkan sebaik mungkin media social melalui krefitalitas Humas yang menarik agar informasi Bawaslu bias dengan mudah diterima dan difahami public, yang lebih penting adalah memperkuat kemitraan dengan Insan pers.

Penulis: Afrijal

Penyusunan Potensi Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih saat situasi pandemi

Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan melakukan kegiatan Rapat Dalam Kantor “Penyusunan Potensi Pelanggaran (Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih)” pada Hari Senin tanggal 06 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kota Balikpapan. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Divisi Penanganan Pelanggaran, Ebin Marwi, S.HI, M.H dan Narasumber Wawan Sanjaya, S.H, M.H. yang juga melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Divisi HPP sebagai peserta. Prinsip-prinsip pemutakhiran data Pemilih yang terdiri dari Komprehensif/inklusif, Akurat dan Mutakhir serta strategi Bawaslu dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih menjadi poin penting dalam materi yang disampaikan oleh Ebin Marwi pada acara tersebut.

Read More

Pelatihan Fotografi Untuk Publikasi Pilkada 2020

Bawaslu Kota Balikpapan – Guna meningkatkan Kapasitas SDM di bidang Humas Bawaslu Kabupaten /Kota Se-Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Kegiatan Pelatihan Fotografi untuk Dokumentasi dan Publikasi Pilkada 2020 Pada Media Publikasi Bawaslu Kabupaten kota Se-Kalimantan Timur.

Read More

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kota Balikpapan

BALIKPAPAN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan – Sesuai Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, sehubungan dengan akan di lanjutkannya tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 yang sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19, maka KPU Kota Balikpapan melantik Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Balikpapan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020.

Read More

BALIKPAPAN SIAP MELAKSANAKAN TAHAPAN PEMILIHAN

BALIKPAPAN, Bawaslu Kota Balikpapan – Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan kembali dilanjutkan setelah tahapan sebelumnya sempat dilakukan penundaan disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 dan menjadi dasar dalam melaksanakan tahapan lanjutan yakni diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undsang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan rujukan ini pula Komisi Pemilihan Umum Republik Indonseia menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 1 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Read More

Webinar “Perlukah PERPPU Penyesuaian tahapan Pilkada di era New Normal ?”

Daftarkan diri anda untuk mengikuti WEBINAR dengan tema Perlukah Perpu Penyesuaian Tahapan Pilkada di Era New Normal dengan Narasumber dari Bawaslu Ri, KPU Prov.Kaltim, Dosen Fakultas Hukum dan Sekjan KIPP RI yang akan di laksanakan pada Jum’at 12 Juni 2020.
#newnormal
#newnormal2020
#covid19
#Pilkada2020
#pilkadaserentak2020
#cegahawasitindak
#kaltimbawaslu
#sahabatbawaslukaltim
#bawaslu
#bawasluri
#sahabatbawaslu

Tingkatkan Kompentensi Staf Kehumasan lewat Pelatihan, Agus: Semua Berita Pengawasan Layak Dipublikasikan

Bawaslu Kota Balikpapan – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) terus berupaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan staf di lingkungan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota. Salah satunya melaksanakan ‘Pelatihan Jurnalistik Berita untuk Publikasi Pilkada 2020’, melalui komunikasi dalam jaringan (daring), Kamis (23/4/2020).

Read More

Waspada Politik Uang Pilkada Balikpapan 2020 !

Bawaslu Kota Balikpapan – Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan Wamustofa menilai politik uang ibarat angin, bisa dirasakan tapi sulit sekali dilihat bentuknya. Sebab, kata dia, ada beberapa dugaan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presidan (Pilpres) lalu di Balikpapan yang sulit dibuktikan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut (politik uang-Red) adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi setiap tahapan Pilkada, “jarang sekali masyarakat yang melaporkan jika mereka melihat praktik politik uang, bisa jadi mereka ketakutan dan tidak mau berurusan dengan hukum atau bisa juga mereka menikmati karena menerima keuntungan,” ujar pria yang akrab disapa Topan ini.

Read More

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Pertama Melalui Dalam Jaringan (Daring)

BawasluKotaBalikpapan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) pertama melalui dalam jaringan (daring) yang mana ke giatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pertisipatif pemilu dan pilkada oleh masyarakat serta merupakan perpanjangan tangan Bawaslu dalam menggerakan masyarakat untuk turut andil dalam melaksanakan pengawasan pertisipatif pemilu dan pilkada.

Read More

Develop by ANKEALcode