; charset=UTF-8"> Artikel Archives - Bawaslu Kota Balikpapan fungsi

Artikel

Waspada Politik Uang Pilkada Balikpapan 2020 !

Bawaslu Kota Balikpapan – Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan Wamustofa menilai politik uang ibarat angin, bisa dirasakan tapi sulit sekali dilihat bentuknya. Sebab, kata dia, ada beberapa dugaan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presidan (Pilpres) lalu di Balikpapan yang sulit dibuktikan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut (politik uang-Red) adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi setiap tahapan Pilkada, “jarang sekali masyarakat yang melaporkan jika mereka melihat praktik politik uang, bisa jadi mereka ketakutan dan tidak mau berurusan dengan hukum atau bisa juga mereka menikmati karena menerima keuntungan,” ujar pria yang akrab disapa Topan ini.

Read More

REFLEKSI 12 TAHUN BAWASLU RI

Balikpapan.bawaslu.go.id – Pengawas Pemilu ada sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu yang disingkat dengan Panwaslak Pemilu. Sudah banyak literatur yang mengulas tentang sejarah Pengawas Pemilu yang pada intinya menjelaskan bahwa keberadaan Pengawas Pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas Pemilu, bersih dari kecurangan dan pelanggaran pada setiap pelaksanaan Pemilu. Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu terus berjalan seiring perkembangan dinamika sosial dan politik yang berimplikasi pada dinamika hukum. Dan saat ini, setiap tanggal 9 April diperingati sebagai hari jadi Pengawas Pemilu yang sekarang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu.

Read More

NETRALITAS DAN HAK POLITIK TNI, POLRI SERTA ASN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

BawasluBalikpapan – Setiap warga negara memiliki hak memilih dan dipilih yang mendapatkan jaminan dari berbagai instrument hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; 2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.” Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dan pada Pasal 43 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Read More

Develop by ANKEALcode